JAKARTA – Suatu pagi di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersenyum kecil ketika wartawan menyinggung soal dugaan ijazah palsu yang kembali mencuat.
“Sudah berkali-kali saya jawab,” katanya singkat, lalu beranjak pergi tanpa menunjukkan selembar dokumen pun.
Satu kalimat pendek itu menjadi simbol bagaimana kepala negara dua periode ini menanggapi isu yang terus menghantui reputasinya.
Sejak 2022, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi menyeruak ke ruang publik melalui gugatan hukum yang diajukan Bambang Tri Mulyono, seorang pensiunan ASN, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca Juga:
Christiany Paruntu Terancam Gagal Maju Lagi, Christian Pua Makin Kuat di Bursa Golkar Sulut
Pasar Saham RI Alami Pemulihan, Terbaca Jelas dalam CSA Index Juni 2025
KKK Umumkan Susunan Pengurus Baru Periode 2025-2030, Angelica Tengker Terpilih Sebagai Ketua Umum
Ia menuding bahwa Jokowi tak memiliki ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada.
Gugatan itu kandas di pengadilan karena dianggap tak berdasar secara hukum. Namun, gelombang keraguan publik tak kunjung surut.
Alih-alih membantah secara tegas dengan bukti otentik, Jokowi dan lingkaran Istana tampaknya memilih jalan sunyi.
Membiarkan isu menguap dengan waktu. Pertanyaannya, mengapa Jokowi memilih jalan ruwet dan berliku dalam menyikapi tudingan serius ini?
Baca Juga:
Bantuan dari PROPAMI Care Disambut Haru oleh Anak-anak Yatim dan Pengurus Panti
Gus Ipul Menepi dari Gelanggang Perebutan Kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Dugaan Lama, Klarifikasi Setengah Hati
Isu ijazah Jokowi bukan barang baru. Sejak kampanye Pilpres 2014, tudingan itu sudah muncul di kalangan oposisi.
Namun, saat itu dianggap sebagai kampanye hitam yang tak layak ditanggapi.
Situasinya berubah pada 2022 ketika gugatan hukum resmi diajukan dan isu ini mencuat ke media arus utama.
Baca Juga:
Maju Calon Ketua DPD Golkar Sulut 2025, Christian Pua Siap Kembalikan Kejayaan Partai
CSA Index Capai 73,3, Menjadi Bukti Pulihnya Kepercayaan Investor di Bursa Saham
Dalam dokumen gugatan, Bambang Tri menyebut bahwa data ijazah Jokowi tidak sinkron dengan arsip UGM.
Ia bahkan menantang agar kampus tersebut menunjukkan bukti asli dan menghadirkan saksi-saksi akademik.
UGM menanggapi dengan menyatakan bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980, lulus pada 1985.
Namun, klarifikasi itu disampaikan dalam bentuk pernyataan tertulis, tanpa presentasi dokumen atau konferensi pers terbuka.
“Kenapa tidak ada transparansi langsung dari kampus atau pihak Istana?” kata Herdiansyah Hamzah, dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman.
“Kalau benar ijazahnya sah, tidak sulit untuk menunjukkan ke publik.”
Di sisi lain, sebagian kalangan menilai isu ini sudah dijadikan alat politik yang melampaui batas wajar.
“Jangan sampai semua pejabat negara harus membuktikan ulang ijazahnya setiap kali ada fitnah,” ujar Ruhut Sitompul, politisi pendukung Jokowi.
“Gugatan itu sudah ditolak pengadilan. Cukup.”
Strategi Diam dan Efek Politiknya
Jokowi tampaknya memilih strategi diam untuk meredam isu ini agar tak makin liar.
“Ini adalah bentuk komunikasi pasif yang terukur. Makin banyak bicara, makin banyak bahan serangan,” kata analis politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati.
Menurutnya, dengan tidak menanggapi secara langsung, Jokowi menjaga agar narasi ini tak menjadi bola liar yang membesar.
Namun strategi ini juga punya risiko. Survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2024 menunjukkan bahwa 38% responden merasa “ragu” terhadap keaslian ijazah Presiden.
Sisanya terbagi antara percaya (44%) dan tidak percaya (18%). Artinya, hampir setengah rakyat Indonesia belum sepenuhnya yakin pada dokumen yang seharusnya menjadi identitas sah seorang pemimpin negara.
Kekaburan ini diperparah oleh respons pemerintah yang minim.
Tak ada upaya mengundang lembaga independen untuk melakukan audit atau menyelenggarakan forum klarifikasi terbuka.
Media publik seperti TVRI pun tak dilibatkan untuk membangun narasi konfirmasi secara tuntas.
Reputasi Politik dan Beban Sejarah
Dengan warisan pembangunan yang begitu luas, dari tol Trans Jawa hingga IKN Nusantara, Jokowi jelas ingin dikenang sebagai pemimpin besar.
Namun isu administratif seperti keaslian ijazah berpotensi menjadi noda dalam sejarah politiknya.
“Dalam politik, persepsi bisa lebih kuat daripada bukti,” kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia.
“Jika Presiden terus menghindar, persepsi negatif bisa jadi warisan buruk, terutama bagi nama keluarganya yang kini aktif di politik.”
Apalagi, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, telah naik panggung nasional sebagai Wakil Presiden terpilih 2024.
Dengan dinasti politik yang mulai terbentuk, publik akan semakin kritis terhadap rekam jejak integritas sang ayah.
Isu ini pun berpotensi menyeret institusi lain. Jika UGM dianggap tak tegas, maka kredibilitas pendidikan tinggi juga ikut tercoreng.
“Ini bukan soal Jokowi saja, tapi soal tata kelola administrasi pendidikan dan keteladanan pejabat publik,” ujar Anita Wahid dari MAFINDO.
Transparansi Adalah Solusi Jangka Panjang
Di tengah erosi kepercayaan publik, satu-satunya jalan keluar adalah keterbukaan.
Jokowi bisa mengambil inisiatif dengan menunjukkan ijazah asli di hadapan media, disaksikan notaris dan lembaga independen seperti Komnas HAM atau KPK. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah.
Langkah lain yang bisa diambil adalah mendorong reformasi verifikasi data kependudukan dan dokumen akademik. Ini bisa dimulai dari tokoh publik, sebagai contoh bagi masyarakat.
Media dan masyarakat sipil pun perlu bijak dalam menyikapi isu ini. Alih-alih menyebar hoaks atau spekulasi, lebih baik mendesak pemerintah membuka dokumen secara sah.
Langkah transparan akan mengakhiri polemik ini dengan elegan dan memulihkan kepercayaan rakyat yang sempat ***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Infoemiten.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
